Logo Kemkes
Berita dan Pembaruan

Digital Maturity Index (DMI)

Laporan Penilaian DMI Makro (Dinas Kesehatan)

04 September 2024 14:08

Kementerian Kesehatan

Penilaian Digital Maturity Index (DMI) nasional memberikan gambaran penting tentang kemajuan transformasi digital kesehatan di Indonesia.

Partisipasi Penilaian DMI Dinas Kesehatan

Gambar 1. Partisipasi Penilaian Kematangan Digital Dinas Kesehatan (Diseminasi Hasil dan Rekomendasi DMI Pusdatin 2023)

Total responden yang memenuhi kriteria dalam pengisian kematangan digital tahun 2022 dan 2023 sebanyak 151 (27,4%) Dinas Kesehatan, jumlah ini dapat mewakili 6 wilayah geografis tetapi tidak mewakili semua provinsi yang ada di Indonesia.

Sementara itu wilayah Papua, Nusa Tenggara - Maluku, dan Sulawesi memiliki rasio pengisian terendah secara signifikan sejumlah kurang dari setengah wilayah lainnya.

Hasil Penilaian Wilayah DMI Dinas Kesehatan

Gambar 2. Perbandingan Level Kematangan Digital Antar Provinsi di Indonesia (Penilaian Kematangan Digital Dinas Kesehatan 2023)

Penilaian kematangan digital dinas kesehatan di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan berdasarkan wilayah geografis.

  1. Papua Memiliki Kematangan Digital Terendah: Dinas kesehatan di Papua mencatat skor kematangan digital terendah dengan rata-rata 1.61.
  2. Jawa-Bali Terdepan dalam Kematangan Digital: Wilayah Jawa-Bali memiliki skor rata-rata 2.67, menunjukkan kematangan digital yang lebih baik. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagian besar berada pada tingkat kematangan digital level 4.
  3. Sumber Daya Mempengaruhi Kematangan Digital: Daerah dengan sumber daya yang cukup cenderung memiliki tingkat kematangan digital yang lebih baik.

Hasil Penilaian Domain DMI Nasional

Gambar 3. Domain Level Kematangan Digital Dinas Kesehatan di Indonesia (Penilaian Kematangan Digital Dinas Kesehatan 2023)

Secara keseluruhan hasil penilaian DMI Makro Dinas Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai di berbagai domain secara umum berada pada “Level 2. Pengulangan (Repeated).

Kegiatan SIMK pada Dinas Kesehatan sudah tersedia dan dapat diakses, tetapi masih didasarkan pada aktivitas sebelumnya tanpa pengembangan lebih lanjut. Dinas Kesehatan menyadari kebutuhan untuk pengelolaan sesuai standar dan kemampuan fungsionalnya, sehingga kegiatan rutin mulai masuk dalam aktivitas sehari-hari organisasi.